Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai pemerintah lebih baik segera membatalkan rencana pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Menurutnya, konsep pemerintah masih belum jelas. "Saya kira dibatalkan saja sampai pemerintah siap dengan konsep yang lebih jelas dan komprehensif karena ini kan konsep yang berbahaya. Pemerintah sebenarnya nafsunya ingin menaikkan, tapi enggak punya nyali, lalu terlalu dominan kepentingan politiknya, pemerintah, dan DPR," tuturnya di Hotel Bidakara, Selasa (4/1/2011).

Oleh karena itulah, Tulus menilai pemerintah akhirnya berputar-putar dengan kebijakan yang tidak lazim, seperti pembatasan BBM bersubsidi yang menyulitkan semua pihak, termasuk konsumen. Apalagi, harga minyak dunia sekarang juga terus merangkak naik. Pertamax juga pasti akan kena imbasnya.

"Coba bayangkan kalau kita dilarang gunakan premium dan wajib pertamax, itu kan terjadi kenaikan yang lebih dari 100 persen. Bayangkan tiba-tiba terjadi tren seperti itu," tambahnya.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, Tulus mengatakan, hampir semua lapisan masyarakat akan terkena imbasnya, terutama pengguna kendaraan pribadi. Menurutnya, 55 persen pasokan BBM digunakan sektor transportasi dan 70 persen dari total penggunaan dinikmati pengguna kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat.

"Ketika kita diwajibkan menggunakan pertamax, tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk menggunakan premium. Demikian catatan online Agus tentang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.