Penertiban Preman Dimulai Pekan Depan

Penertiban preman di dalam angkutan umum akan dimulai pekan depan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Polda Metro Jaya.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Effendi Anas mengatakan, penertiban tersebut untuk memberikan rasa aman kepada para pengguna jasa angkutan umum. Harapannya, animo masyarakat untuk menggunakan transportasi publik semakin meningkat. Menurut informasi yang diterima Agus bahwa untuk memantapkan rencana tersebut, Satpol PP akan melakukan rapat koordinasi dengan Dishub DKI dan Polda Metro Jaya.

Preman yang sering kali melakukan aksi kriminalitas di angkutan umum, tidak hanya meresahkan masyarakat bahkan telah menimbulkan rasa takut bagi pengguna jasa layanan transportasi publik, kata Effendi Anas kepada wartawan di Balai Kota kemarin. Menurut Effendi, jika hal ini terus-menerus dibiarkan, dikhawatirkan warga Jakarta akan enggan menggunakan transportasi publik dan beralih lagi menggunakan kendaraan pribadi.

Jika banyak penumpang beralih ke kendaraan pribadi, berarti tidak sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan peningkatan jasa layanan transportasi publik. Karena itulah, langkah untuk memberikan rasa aman bagi penumpang mutlak dilakukan. ”Ini juga sejalan dengan keinginan gubernur yang menginginkan dalam waktu dua bulan aksi kriminalitas yang dilakukan para preman segera diberantas habis.

Sehingga, para penumpang kembali nyaman dan aman menggunakan bus-bus di Jakarta, ungkapnya. Mengenai rapat koordinasi dengan pihak terkait,untuk mematangkan rencana penertiban. Menurut Effendi, kerja sama dengan Dishub DKI Jakarta agar pihaknya mengetahui rute bus-bus yang rawan aksi preman. Setelah rapat koordinasi, baru seminggu kemudian kita sudah bisa mulai bergerak melakukan penertiban premanpreman yang kerap kali mengganggu warga atau penumpang angkutan umum, ujarnya.

Lokasi mana yang akan dilakukan penertiban, Effendi belum bisa memastikan. Sebab, hal itu masih akan dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi. Termasuk bagaimana cara penertiban yang akan dilakukan agar tidak mengundang kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa. Menurutnya, penertiban harus dilakukan karena aksi kriminalitas yang dilakukan para preman sudah sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Mereka melakukannya dengan berbagai macam modus,antara lain dengan menjadi pengamen namun memaksa meminta uang dari para penumpang. Bahkan, ada ketika penumpang memberikan uang Rp500, uang itu dilempar. Para preman itu meminta uang dengan jumlah besar.

Menurut Agus bahwa semua tindakan itu sudah sangat mengganggu sehingga perlu ditertibkan segera. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ditian Corisa mendukung rencana penertiban itu. Menurut dia, aksi premanisme di dalam transportasi publik sudah sangat memprihatinkan. Saya mendukung aksi penertiban, jelasnya.